kpiiaihpancornewscom - DPC HIMMAH NWDI) Lombok Timur melontarkan sikap tegas atas tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online saat aksi di depan Gedung DPR RI Jakarta. Korban diduga tewas akibat tindakan represif oknum Aparat Penegak Hukum yang dinilai tidak manusiawi dan melanggar prinsip hak asasi manusia.
Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzanni Ardian menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, aparat sejatinya bertugas melindungi masyarakat, bukan sebaliknya menindas hingga menimbulkan korban jiwa demi dalih keamanan.
“Ini jelas pengkhianatan terhadap konstitusi dan prinsip keadilan. Aparat Penegak Hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan pihak yang merenggut nyawa rakyat. UUD 1945 Pasal 28D sudah menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum yang adil, demikian juga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tapi apa yang terjadi hari ini justru sebaliknya, rakyat menjadi korban dari kesewenang-wenangan,” tegas Muzanni (29/08/2025).
DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berlalu begitu saja. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil terhadap oknum aparat yang terlibat. Selain itu, sanksi tegas tanpa kompromi harus dijatuhkan agar tidak terjadi impunitas. HIMMAH juga menyerukan agar pimpinan institusi penegak hukum meningkatkan pengawasan internal, memperketat pembinaan aparat, dan memastikan budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia benar-benar ditegakkan.
Muzanni menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya proses hukum, sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga korban dalam mencari keadilan. Ia menilai tragedi ini harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
“Tindakan tidak manusiawi oleh Aparat Penegak Hukan hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga melukai rakyat dan mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tragedi ini tidak boleh dianggap biasa, harus diusut tuntas, dan dijadikan pelajaran agar aparat kembali pada perannya sebagai pelindung rakyat, bukan penindas rakyat,” pungkasnya.
DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur menutup pernyataan sikapnya dengan menyerukan hentinya segala bentuk represivitas aparat terhadap rakyat maupun mahasiswa. Mereka menegaskan, penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis adalah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. (***)
