Himpunan Program Studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor menggelar Seminar dan Bedah Buku berjudul Politik Merangkul Presiden Prabowo: Rekonsiliasi Nasional dan Diplomasi Global di Aula Kampus IAIH Pancor. Kegiatan ini bertujuan membedah dinamika politik nasional pascapemilu serta arah rekonsiliasi dan diplomasi pemerintahan baru.
Seminar tersebut, menghadirkan penulis buku, Dr. Saipul Hamdi, serta dua narasumber, Mukhlis Hasim, S.IP., M.Si., Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) NTB, dan Arif Marhaban, M.I.Kom., pengamat komunikasi politik. Acara diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan aktivis.
Dalam pemaparannya, Saipul Hamdi menjelaskan bahwa buku tersebut merupakan upaya akademik untuk membaca strategi politik Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membangun rekonsiliasi nasional pascakontestasi politik. Selain itu, buku ini juga mengulas arah diplomasi global Indonesia di tengah dinamika geopolitik internasional.
“Buku ini mencoba memotret langkah-langkah strategis pemerintahan baru, baik dalam merajut kembali kohesi nasional maupun dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” ujar Hamdi (22/01/2026).
Mukhlis Hasim menilai bahwa rekonsiliasi nasional membutuhkan konsolidasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi percepatan pembangunan nasional.
“Rekonsiliasi tidak cukup hanya menjadi wacana. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh elite politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok,” kata Mukhlis.
Sementara itu, Arif Marhaban menekankan pentingnya strategi komunikasi politik dalam menopang agenda rekonsiliasi dan diplomasi. Ia menilai keberhasilan politik merangkul sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam membangun narasi besar yang dapat diterima publik.
“Komunikasi politik yang efektif akan menentukan sejauh mana pesan rekonsiliasi dan diplomasi dapat dipahami dan diterima, baik oleh masyarakat domestik maupun komunitas internasional,” jelas Arif.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah pertanyaan kritis dari peserta, mulai dari isu politik lokal, diplomasi ekonomi, hingga peran masyarakat sipil dalam menjaga kohesi sosial pascapemilu.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar forum-forum akademik serupa terus dikembangkan sebagai ruang dialog publik yang konstruktif serta kontribusi intelektual bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan.(***)
